Ketika Mantan Punggawa KPK Geram dengan Tingkah Laku Firli Bahuri

Selain Abdullah, Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang juga mengklaim pelanggaran dari Firli Bahuri yang kerap terlibat jual beli perkara. Hal itu berkaitan dengan dugaan kebocoran dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM.

"Tentunya (perdagangan perkara) kalau kita bicara penegakan hukum, ini adalah proses, tapi kan indikasi-indikasi itu kan banyak. Kalau enggak ada kepentingan ngapain dia ke sana? Ketemu di sana? Kamu ketemu dengan seseorang kepentinganmu apa? Kamu mau jadi guru sekolah? Ngajarin dia belajar? Hah?" tegas Saut ditemui wartawan di Kantor Dewas KPK.

Alhasil, Saut turut mempertanyakan mengapa data tersebut sampai ke pihak Kementerian ESDM. Walaupun hal itu dibantah Kementerian ESDM, tetapi dia menyinggung kembali terkait integritas pejabat KPK.

"Kepentingannya apa? Makanya disebut conflict of interest. Conflict of interest (konflik kepentingan) ini ujung-ujungnya korupsi. Saya tanya ngapain dia ketemu ke sana? Ada kepentingan apa? Ya itu makanya conflict of interest," tegas Saut.

"Makanya di Undang-Undang KPK itu dibilang, tak boleh berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang berperkara." tambahnya.

Senada dengan itu, Mantan Penyidik Senior KPK Novel Baswedan juga sempat mengungkap kebiasaan Firli yang saat menjabat sebagai deputi penindakan. Disebutnya kerap kali mendokumentasikan risalah atau dokumen rahasia ekspose.

"Dia memfoto dan kemudian memberikan kepada pihak yang berperkara. Ini kan memberikannya sudah pada level menghalang-halangi penyidikan. tentunya saya lebih melihat ini pidana," ucap Novel saat ditemui awak media.

Keterangan yang disampaikan Novel itu, dimaksud agar menjadi keseriusan Dewas KPK saat ini dalam mengungkap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firli Bahuri. Dengan telah melaporkan Firli terkait dugaan kebocoran data dokumen penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM.

"Ya memang saya baru kali ini, sebelumnya saya sudah sempat tahu ya namun saya baru ingat kembali bahwa ternyata Dewas itu adalah lembaga yang punya tugas tapi tidak punya kewenangan. Bisa dibayangkan lho. Jadi itu tentu akan menyulitkan," ucapnya.

Alhasil, Novel menyarankan agar Dewas bisa melibatkan pihak eksternal dalam proses pemeriksaan nanti. Sebagai bentuk menjaga marwah Dewas ketika kali ini akan bersiap mengusut laporan terhadap Firli.

"Tentunya Dewas bisa memilih yang objektif yang mana yang bisa menunjukkan perwakilan dari masyarakat yang punya integritas, tapi saya tidak tahu dewas akan buat keputusan apa tapi yang jelas saya sampaikan itu," terangnya.

Sekedar informasi, jika Mantan pimpinan KPK diantaranya turut melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri. Mereka diantaranya; Eks Ketua KPK Abraham Samad; Eks Wakil Ketua KPK Saut Situmorang; Eks Penasihat KPK Abdullah Hehamahua; Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia (AII) Usman Hamid; dan Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana.

"Hari ini kita melaporkan saudara Firli Bahuri kepada dewan pengawas (Dewas) terhadap pelanggaran etika dan pelanggaran kepatuhan yang diduga dilakukan saudara Firli," kata Samad saat orasi.

Alasan laporan tersebut, kata Samad, berkaitan dengan serangkaian dugaan pelanggaran perihal pembocoran dokumen yang dilakukan saudara Firli. Bahkan selain rencana tindaklanjut Etik, Samad juga berencana akan melaporkan dugaan tindak pidana Firli.

"Itu adalah perbuatan pidana yang tidak bisa ditolerir lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu selain melaporkan saudara Firli ke Dewas, kita juga akan melaporkan saudara Filir ke aparat penegak hukum," jelasnya.

Diketahui Ketua KPK Firli Bahuri saat ini sedang menjadi sorotan. Imbas, dugaan dirinya yang membocorkan data penyelidikan kasus korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM.

Nilai dugaan korupsi dalam perkara tersebut mencapai puluhan miliar, dan KPK sudah menetapkan 10 orang tersangka. KPK sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang, salah satunya Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM Muhamad Idris Froyo Sihite.

Selain etik, untuk dugaan pidana ada Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) yang telah mengadukan oknum KPK ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terkait dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM, Jumat (7/4) lalu.

Meski tak menyebut siapa yang dilaporkan. Namun MAKI turut mengajukan sejumlah nama yang perlu diperiksa diantaranya Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kepala Biro Hukum ESDM sekaligus Plh Dirjen Minerba Muhammad Idris Froyoto Sihite, dan mantan Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro.

Reporter: Bachtiarudin Alam/Merdeka.com